Anggota Komisi XII DPR RI FPG H Yulisman: Riau Berpeluang Jadi Pusat Pengembangan Energi dalam ASEAN Power Grid
Anggota DPR RI FPG H Yulisman: Riau Berpeluang Jadi Pusat Pengembangan Energi dalam ASEAN Power Grid

Golkar Riau  – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Yulisman, S.Si., M.M., menegaskan bahwa kerja sama interkoneksi kelistrikan antarnegara ASEAN melalui ASEAN Power Grid (APG) harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Menurut Yulisman, integrasi jaringan listrik di kawasan Asia Tenggara tidak boleh hanya berorientasi pada perdagangan listrik antarnegara. Lebih dari itu, kerja sama tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, industri, serta perekonomian Indonesia.

Ia menyebutkan, pengembangan ASEAN Power Grid harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan dan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Hal tersebut juga menjadi perhatian Presiden Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15 November 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden turut memaparkan pengembangan energi surya berkapasitas 100 gigawatt sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi dan mempercepat pemanfaatan energi bersih.

"Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa ketahanan dan kemandirian energi merupakan prioritas nasional. Karena itu, ASEAN Power Grid harus menjadi instrumen untuk memperkuat sistem kelistrikan Indonesia, bukan sekadar membuka perdagangan listrik antarnegara," ujar Yulisman dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan dalam pembahasan kerja sama ASEAN Power Grid.

Menurutnya, kepentingan nasional dan penghormatan terhadap regulasi masing-masing negara harus menjadi dasar dalam membangun integrasi energi kawasan.

Yulisman menekankan pentingnya posisi tawar Indonesia dalam menentukan mekanisme perdagangan listrik, harga, pembagian manfaat investasi, hingga pengembangan infrastruktur pendukung.

"Kami mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memastikan kerja sama ini memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pemerintah harus memiliki posisi tawar yang kuat. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pemasok listrik murah bagi pertumbuhan industri negara lain," tegasnya.

Infrastruktur Kelistrikan Nasional Harus Diperkuat

Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Riau II tersebut mengingatkan bahwa pengembangan interkoneksi listrik ASEAN harus berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan di dalam negeri.

Pemerintah bersama PT PLN perlu memastikan ketersediaan pasokan listrik, keandalan jaringan transmisi, serta pemerataan akses energi hingga ke wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan kelistrikan.

Menurut Yulisman, kerja sama regional tidak boleh mengurangi kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan listrik domestik. Kebutuhan masyarakat dan sektor industri nasional harus tetap menjadi prioritas utama.

Selain itu, pengembangan ASEAN Power Grid juga dinilai perlu membuka peluang investasi energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya di wilayah Indonesia yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN.

Sejumlah daerah yang berpotensi mengambil peran dalam pengembangan jaringan energi kawasan di antaranya Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

Wilayah-wilayah tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pusat investasi pembangkit listrik, pembangunan infrastruktur energi, hingga kawasan industri berbasis energi bersih.

Yulisman menilai, daerah perbatasan tidak semestinya hanya berfungsi sebagai jalur penghubung distribusi listrik antarnegara. Daerah juga harus memperoleh manfaat ekonomi secara langsung melalui masuknya investasi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya industri lokal.

Karena itu, ia mendorong pemerintah agar setiap kebijakan kerja sama energi kawasan turut memperhitungkan potensi dan kepentingan daerah yang berada di kawasan perbatasan.

"ASEAN Power Grid harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia, termasuk masyarakat di daerah perbatasan. Jangan sampai daerah hanya menjadi jalur interkoneksi, tetapi tidak mendapatkan dampak ekonomi dari kerja sama tersebut," ungkapnya.

Yulisman menegaskan, arahan Presiden Prabowo mengenai kemandirian energi harus menjadi pijakan dalam setiap kerja sama internasional di sektor energi.

Ia memastikan Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengembangan ASEAN Power Grid benar-benar mendukung ketahanan energi nasional, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Komisi XII DPR RI akan terus mengawal agar kerja sama ini memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Yulisman.