Golkar Riau - Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Syafri Syarif, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk segera melakukan pendataan sekaligus pemeriksaan terhadap seluruh izin operasional tempat penitipan anak (daycare) yang ada di Kota Pekanbaru.
Desakan ini muncul menyusul maraknya kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sejumlah daycare di berbagai daerah, seperti di Yogyakarta dan terbaru di Aceh. Syafri menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi di Pekanbaru.
“Kejadian ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi di Pekanbaru. Kita minta semua izin daycare didata dan dicek,” ujar Syafri, Rabu (29/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan seluruh daycare memiliki izin resmi dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, langkah ini penting sebagai upaya pencegahan terhadap potensi risiko yang dapat membahayakan anak-anak.
Syafri juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi masih adanya daycare yang beroperasi tanpa mengantongi izin. Kondisi ini dinilai rawan dan berpotensi mengancam keselamatan anak, terlebih Pekanbaru pernah mengalami kasus serupa pada Agustus 2024.
“Saya dapat info masih ada daycare yang tidak memiliki izin. Ini tentu berisiko dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” katanya.
Karena itu, ia meminta dinas terkait segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan menyeluruh sekaligus mengecek legalitas setiap daycare.
“Pemko harus turun langsung, cek semua izin. Pastikan semuanya sesuai aturan,” tegasnya.
Selain aspek perizinan, politisi Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas di daycare guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
“Kekerasan terhadap anak tidak bisa dibiarkan. Keamanan dan kenyamanan anak-anak di daycare harus benar-benar terjamin,” tutup Syafri.