Golkar Riau - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menilai kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang dilakukan pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) perlu dipahami secara komprehensif. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor energi nasional tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat.
Yulisman mengatakan, pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan pengelolaan energi, kemampuan fiskal negara, serta keterjangkauan harga energi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan terhadap BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing.
"Penyesuaian harga Pertamax tidak dapat dilepaskan dari perkembangan harga minyak dunia dan biaya pengadaan energi. Namun yang perlu dicatat, pemerintah juga tidak sepenuhnya melepaskan harga Pertamax mengikuti harga pasar. Sampai saat ini harga yang dijual Pertamina masih berada di bawah harga keekonomiannya," ujar Yulisman.
Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Riau II itu menjelaskan, penyesuaian harga Pertamax juga dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut terjadi seiring dinamika dan ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada biaya pengadaan energi.
Meski demikian, lanjut Yulisman, pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi.
"Pemerintah tetap berupaya menjaga agar penyesuaian dilakukan secara terukur. Di sisi lain, komitmen untuk mempertahankan harga Pertalite, Solar subsidi, dan LPG 3 kilogram hingga akhir tahun 2026 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas utama," katanya.
Yulisman juga optimistis kondisi harga energi akan membaik apabila situasi global kembali stabil. Menurutnya, apabila ketegangan geopolitik mereda dan harga minyak dunia mengalami penurunan, maka peluang untuk melakukan normalisasi harga BBM nonsubsidi akan semakin terbuka.
"Kita berharap situasi global semakin kondusif dan harga minyak dunia kembali stabil. Jika tekanan terhadap harga energi berkurang, tentu akan semakin terbuka ruang bagi penyesuaian harga yang lebih baik di masa mendatang. Karena itu, kita perlu melihat kebijakan ini dalam konteks yang dinamis, bukan hanya pada satu momentum tertentu," tegasnya.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi, Yulisman menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional. Ia menilai keberlanjutan subsidi harus tetap dijaga agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap energi yang terjangkau, sekaligus memastikan ketahanan energi nasional dapat terus diperkuat di tengah tantangan global.